Penjajahan Perancis di Hindia Belanda (Indonesia)
A. Latar Belakang
Korupsi dan perang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara membuat VOC mengalami krisis keuangan. Di Eropa, pada Desember 1794 hingga Januari 1795, Perancis menyerbu Belanda.
Napoleon Bonaparte, merupakan Kaisar terbesar dalam sejarah Perancis, dan termasuk kedalam 7 panglima perang terhebat di dunia. |
Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Perancis berhasil
menguasai Belanda. Ia kemudian membentuk pemerintahan boneka. Pada tahun 1796,
De Heeren XVII yang mengatur operasi VOC di Indonesia dibubarkan. De Heeren
XVII digantikan dengan komite baru. Tak lama, pada 1 Januari 1800, VOC
dibubarkan. Operasional VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Hindia
Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya, Louis Napoleon sebagai penguasa
di Belanda pada tahun 1806. Kemudian pada 1808, Louis mengirim Marsekal Herman
Willem Daendels ke Batavia. Selama tiga tahun yakni dari 1808-1811, Daendels
menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
B. Marsekal Herman Willem Daendels
Di masa kepemimpinan Daendels, rakyat dan penguasa-penguasa setempat diperlakukan dengan sewenang-wenang. Para raja-raja di Jawa dipaksa mengabdi kepada Belanda. Kebijakannya yang paling kontroversial, pembangunan jalan dari Anyer hingga Panarukan yang menelan banyak korban.
Pembangunan Jalan Raya Pos, lebih dari 12.000 pekerja meninggal dunia. Termasuk 500 pekerja yang meninggal di Megamendung saat membangun jalan Buitenzorg (Bogor) ke Cianjur (Jalan Raya Puncak) |
Pada masa pemerintahan Daendels, pemerintah kolonial menjual tanah-tanah milik Gubernemen (pemerintah) kepada pihak partikelir atau pihak swasta. Awalnya, Daendels hanya menjual tanah rampasan dari Kesultanan Banten di Jasinga.
Namun ia juga menjual
tanah-tanah di sekitar Batavia (Jakarta) yang disebut Ommelandene. Langkah ini
diambil Daendels setelah Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat perang
melawan Inggris.
C. Akhir Penjajahan Perancis
Willem V dari Belanda berhasil lolos dari serangan Perancis dan melarikan diri ke Inggris pada 1795. Ia tinggal di Kew dan memerintah dari sana. Lewat surat-surat Kew terungkap, para pejabat jajahan Belanda diperintah untuk menyerahkan wilayah mereka ke orang-orang Inggris supaya tidak jatuh ke tangan Perancis.
Willem V (Prince of Orange), melakukan kesepakatan dengan Inggris (Traktat London). Dimana Belanda menyerahkan seluruh wilayahnya (Jajahan) kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Perancis. |
Maka sejak 1795, Inggris pun berusaha merebut Nusantara dari Perancis. Dengan jatuhnya pangkalan utama Perancis di Mauritius pada akhir 1810, posisi Inggris semakin kuat untuk merebut Indonesia. Pada Mei 1811, Daendels dicopot dari jabatannya. Ia tak bisa membangun hubungan dengan penguasa tanah Jawa. Daendels juga dituduh memperkaya diri sendiri dengan menjual tanah-tanah pemerintah. Daendels digantikan oleh Jan Willem Janssens.
Jan Willem Janssens, menyerah kepada Inggris dan menandatangani Kapitulasi Tuntang. |
Namun Janssens tak bertahan lama karena terus diserang Inggris. Hingga pada 4
Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan
Belanda. Batavia dan daerah di sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 11 Agustus 1811. Janssens mundur ke Jawa Tengah dan menyerah di dekat Salatiga.
D. Kebijakan Herman Willem Daendels di Hindia Belanda (Indonesia)
1. Kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan :
Pegawai Negeri Sipil (PNS), birokrasi warisan kolonial yang pertama kali di cetuskan oleh H.W Daendels. |
- Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat
- Menmbagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan
- Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah kolonial
- Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik
2. Kebijakan sosial dan ekonomi Daendels di Indonesia:
Kopi, merupakan komoditas utama yang di ekspor ke Eropa pada masa H.W. Daendels, pembangunan Jalan Raya Pos memperlancar transportasi hasil panen dari perkebunan ke pelabuhan. |
- Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya
- Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta
- Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional
- Memungut pajak kepada rakyat pribumi
- Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial
3. Kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang militer dan pertahanan :
Jalan Raya Pos, dari Anyer sampai Panarukan (sekitar1000 kilometer) |
- Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir pulau Jawa
- Membangun pangkalan angkatan laut di perlabuhan Anyer dan Ujung Kulon
- Membangun jalan raya Anyer-Panaurkan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang
- Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial
- Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang
E. Kebijakan Jan Willem Jansens di Indonesia
Gubernur jenderal di Hindia Belanda pengganti Daendels yang hanya sebentar saja berkuasa, satu tahun (1881). Ia merupakan mantan gubernur Cape Colong (Afrika Selatan). Janssens berkuasa disaat Inggris mulai mengancam kekuasaan. Baginya yang menjadi prioritas adalah menghadapi serangan Inggris yang sudah mendesak dan bukannya melanjutkan pembangunan istana yang telah dirintis Daendels untuk tempat tinggalnya.
Istana Putih, pembangunannya di rintis oleh H.W Daendels. Sekarang gedung ini di gunakan oleh Departemen Keuangan, dan masuk sebagai situs warisan dunia/bersejarah (UNESCO) |
Pada Agustus 1811 Inggris benar-benar menyerang Batavia
dengan dipimpin Letjen Sir Samuel Auchmuty sehingga pasukan Belanda-Perancis
harus mundur ke Mesteer Cornelis. Pasukan Inggris meraih kemenangan setelah
pertempuran di Meester Cornelis dan pasukan Janssens menyerah (11 Agustus
1811). Hal ini menjadi tanda dimulainya masa kolonialisme Inggris dari
1811-1816 di bawah Thomas Stamford Raffles.
Terima Kasih
Comments
Post a Comment